Asal Usul Kulon Progo dalam Jejak Sejarah Jawa

Foto panorama Kabupaten Kulon Progo. — *Sumber: Ilustrasi Kabupaten Kulon Progo.*

Sejarah berdirinya Kabupaten Kulon Progo mempunyai rekam jejak yang panjang dari label wilayah. Asal usul kata “Kulon” menunjukkan arah Barat, sedangkan “Progo” merujuk pada Sungai Progo.

Sebutan ini secara alami menegaskan posisi geografis kabupaten, terletak di sisi Barat sungai yang menjadi poros utama aliran air, transportasi, pemukiman dari masa lampau, dan belahan teritorial wilayah.

Selain itu, sungai Progo juga membentuk identitas lokal masyarakat Kulon Progo. Banyak dusun dan pusat pemukiman yang tumbuh di tepi sungai, mengikuti faktor geografis bahwa air menjadi penentu hidup masyarakat.

Sejarah Kulon Progo juga terkait dengan panggung sejarah Jawa yang lebih luas. Wilayah ini menjadi simpul antara pesisir Selatan, Pegunungan Menoreh di Utara, dan pusat-pusat kekuasaan Jawa.

Pola migrasi, perdagangan, dan interaksi budaya di wilayah kabupaten ini dipengaruhi langsung oleh kombinasi faktor alam, lokasi strategis, dan sejarah panjang interaksi masyarakat dengan lingkungan.

Awal Era Wilayah Kulon Progo Kesultanan dan Kadipaten Adikarta

Sejak era sebelum kolonial, area yang kini menjadi Kulon Progo bukanlah satu teritorial tunggal, tapi kumpulan kabupaten kecil di bawah kekuasaan yang berbeda.

Di Utara dan sebagian besar wilayah Kulon Progo, pemerintahan berada di tangan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sedangkan bagian Selatan, terutama kawasan pesisir dan dataran rendah, masuk wilayah Kadipaten Pakualaman.

Di wilayah Kasultanan, setelah periode konflik pasca Perang Diponegoro sekitar 1825-1830, struktur administratif mulai terbentuk. Beberapa kabupaten kecil dibentuk, Pengasih dan Sentolo pada 1831; kemudian Nanggulan di 1851; dan Kalibawang di 1855.

Sementara itu, bagian Selatan di bawah Kadipaten Pakualaman dikenal dulu sebagai Karang Kemuning, sebuah kawasan rawa‑rawa. Di masa pemerintahan Paku Alam V, tanah rawa itu dikeringkan dan diubah menjadi lahan persawahan subur.

Setelah itu, nama wilayah Kadipaten Pakualaman diganti menjadi Adikarto, yang kemudian menjadi “pasangan” administratif dengan kabupaten-kabupaten kecil di Utara.

Sebelum 1951, “Kulon Progo” adalah julukan umum untuk area wilayah yang terpisah dengan identitas hukum, budaya, dan geografis yang sangat berbeda.

Zona lereng pegunungan di Utara, dan dataran/ pesisir di Selatan dikelola oleh kekuasaan yang berbeda, yang mencerminkan kompleksitas struktur kekuasaan Jawa klasik, terkhususnya Kabupaten Kulon Progo.

Masa Pembentukan Kabupaten dan Penggabungan Wilayah Kulon Progo

Kulon Progo berdiri pada 15 Oktober 1951, dua wilayah berbeda kabupaten kecil di bawah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Adikarto dari Kadipaten Pakualaman resmi digabung menjadi satu entitas administratif bernama Kabupaten Kulon Progo.

Selain penggabungan administrasi, juga terjadi penyatuan identitas sosial dan politik. Wilayah pegunungan di Utara yang dulu terfragmentasi menjadi satu kesatuan dengan dataran Selatan.

Proses penggabungan Kabupaten Kulon Progo didorong oleh kebutuhan efisiensi pemerintahan pasca kemerdekaan dan penataan ulang wilayah Jawa. Demi kemudahan koordinasi pemerintahan dan pembangunan infrastruktur.

Selain menyatukan pemerintahan, langkah ini juga menegaskan posisi Kabupaten sebagai simpul penting di antara Pegunungan Menoreh dan pesisir Selatan, sekaligus mempertahankan karakter agraris dan perdagangan lokal.

Meski secara formal selesai pada 1951, Kadipaten Adikarta dan Kasultanan yang menjadi cikal bakal Kulon Progo telah berdaulat secara sosial, budaya, dan ekonomi bertahun-tahun.

Masyarakat yang awalnya terbagi berdasarkan tradisi lokal dan loyalitas kesultanan pun telah menyesuaikan diri dengan satu administrasi baru.

Pola migrasi internal, pertukaran budaya, dan penyatuan pasar lokal masyarakat tercermin dalam pembentukan Kabupaten Kulon Progo selama berabad-abad.

Hasil akhirnya, Kulon Progo muncul sebagai wilayah tunggal dengan struktur administratif modern, yang tetap menghormati akar sejarahnya, termasuk distribusi pemukiman tradisional yang sebelumnya tersebar di lereng Menoreh dan dataran Selatan.

Sumber: